Palembang, Hariansriwijaya.com – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Candra, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian yang mempertemukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumsel dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dari 17 kabupaten/kota se-Sumsel. Acara ini berlangsung di ballroom Hotel Beston, Palembang, pada Selasa (22/10/2024), dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola kepegawaian di wilayah Sumatera Selatan.
Dalam sambutannya, Edward Candra menekankan pentingnya forum tersebut sebagai ruang komunikasi strategis yang dapat menghasilkan informasi penting terkait manajemen kepegawaian di setiap daerah. Menurutnya, koordinasi yang baik antara BKD Provinsi dengan BKPSDM kabupaten/kota sangat diperlukan untuk memastikan implementasi kebijakan kepegawaian berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Pentingnya Sinergi Antar Lembaga untuk Efektivitas Manajemen Kepegawaian
Edward Candra menggarisbawahi bahwa Rakor ini bukan sekadar ajang seremonial, melainkan forum diskusi yang bertujuan menghasilkan solusi konkret terkait berbagai persoalan yang dihadapi di bidang kepegawaian. Dalam era yang semakin dinamis dan kompleks, manajemen kepegawaian dituntut untuk lebih adaptif terhadap perubahan, baik dalam hal regulasi maupun tantangan operasional di lapangan.
“Kita semua tahu bahwa sektor kepegawaian memegang peran vital dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Rakor ini menjadi penting untuk menyatukan persepsi dan memformulasikan langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan oleh setiap daerah di Sumsel,” ujar Edward dalam pidatonya.
Ia juga menekankan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pemerintahan, agar setiap pegawai mampu menjawab tantangan global yang semakin kompleks. Hal ini, menurut Edward, tidak hanya berlaku di tingkat provinsi tetapi juga di tingkat kabupaten/kota yang harus saling bersinergi untuk mencapai tujuan bersama.
Fokus pada Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebijakan Kepegawaian
Lebih lanjut, Sekda Sumsel mengungkapkan bahwa Rakor ini juga menjadi kesempatan bagi BKD dan BKPSDM untuk mengevaluasi serta memperbarui kebijakan terkait kepegawaian, agar lebih relevan dengan perkembangan zaman. Tantangan modernisasi birokrasi, seperti penggunaan teknologi dalam manajemen kepegawaian dan tuntutan terhadap pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, menjadi salah satu topik yang dibahas.
“Dalam era digital saat ini, kita perlu mendorong transformasi birokrasi, termasuk di sektor kepegawaian. Implementasi teknologi informasi dalam tata kelola kepegawaian menjadi keniscayaan, dan kita harus siap menghadapi hal tersebut. Misalnya, bagaimana kita memanfaatkan sistem informasi manajemen kepegawaian untuk mempercepat proses administrasi dan pengambilan keputusan,” jelas Edward.
Selain itu, Edward juga menyoroti pentingnya pelatihan dan pengembangan SDM, agar setiap pegawai memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan mereka. Program pengembangan SDM yang komprehensif diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan produktivitas aparatur sipil negara (ASN) di setiap kabupaten/kota, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada pelayanan publik di wilayah Sumatera Selatan.
Evaluasi Kinerja ASN dan Reformasi Birokrasi
Dalam Rakor tersebut, Edward Candra juga mengajak peserta untuk mengevaluasi kinerja ASN di masing-masing daerah. Evaluasi ini penting untuk mengetahui sejauh mana ASN mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa ASN harus selalu berinovasi dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Reformasi birokrasi yang kita lakukan bukan hanya sekadar mengubah struktur, tapi juga harus menyentuh kualitas SDM. ASN yang profesional dan memiliki integritas tinggi adalah kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, evaluasi kinerja harus terus dilakukan agar kita bisa terus memperbaiki diri,” imbuh Edward.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi sangat bergantung pada peran aktif seluruh komponen, termasuk BKD dan BKPSDM. Kerja sama yang solid antar lembaga tersebut diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan dan memastikan bahwa seluruh ASN di Sumatera Selatan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Penguatan Kebijakan Rotasi dan Mutasi ASN
Salah satu isu yang juga menjadi sorotan dalam Rakor tersebut adalah kebijakan rotasi dan mutasi ASN. Edward Candra menekankan bahwa proses rotasi dan mutasi harus dilakukan secara transparan dan berlandaskan pada prinsip meritokrasi. Artinya, penempatan ASN di setiap posisi harus didasarkan pada kompetensi dan kinerja, bukan berdasarkan kepentingan tertentu.
“Rotasi dan mutasi adalah bagian dari dinamika kepegawaian yang wajar. Namun, kita harus memastikan bahwa proses ini berjalan secara objektif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. ASN yang ditempatkan di posisi strategis harus memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik,” tegas Edward.
Ia juga menekankan bahwa rotasi dan mutasi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk penyegaran organisasi, tetapi juga sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Dengan menempatkan ASN yang tepat di posisi yang tepat, diharapkan pelayanan publik di Sumatera Selatan dapat terus meningkat.
Penutup: Pentingnya Koordinasi dan Kerja Sama
Menutup arahannya, Edward Candra mengajak seluruh peserta Rakor untuk menjadikan forum ini sebagai sarana bertukar pikiran dan mencari solusi terbaik dalam menghadapi berbagai tantangan di bidang kepegawaian. Ia berharap hasil dari Rakor ini dapat diimplementasikan dengan baik di masing-masing kabupaten/kota, sehingga manajemen kepegawaian di Sumsel semakin profesional dan berkualitas.
“Kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Koordinasi dan kerja sama antar lembaga sangat penting dalam mencapai tujuan tersebut. Mari kita jadikan Rakor ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi dan berinovasi demi pelayanan publik yang lebih baik,” tutup Edward.
Dengan terlaksananya Rakor ini, diharapkan seluruh daerah di Sumatera Selatan dapat menghadapi tantangan kepegawaian dengan lebih siap, serta dapat mengoptimalkan peran ASN dalam mendukung pembangunan di wilayah masing-masing. Rakor ini juga diharapkan menjadi langkah awal bagi terciptanya manajemen kepegawaian yang lebih modern, transparan, dan akuntabel di Provinsi Sumatera Selatan.
