Jakarta, Hariansriwijaya.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto, mengklarifikasi penggunaan kop surat dan stempel resmi Kementerian Desa untuk acara pribadi yang berkaitan dengan haul dan syukuran keluarga. Ia menjelaskan bahwa surat tersebut digunakan dalam rangka memperingati Hari Santri serta haul orang tuanya, namun menegaskan bahwa tidak ada muatan politik dalam acara tersebut. Yandri berjanji tidak akan mengulangi tindakan tersebut di masa mendatang.
Yandri, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), menegaskan bahwa undangan haul tersebut murni bersifat keluarga dan keagamaan, tanpa ada agenda politik yang tersembunyi. Meskipun begitu, spekulasi muncul karena istrinya, Ratu Zakiyah, merupakan calon Bupati Serang dalam Pilkada 2024, yang membuat penggunaan fasilitas kementerian untuk kegiatan pribadi menjadi sorotan publik.
Penegasan Tanpa Unsur Politik
Dalam pernyataannya, Yandri menekankan bahwa acara haul tersebut tidak memiliki kaitan dengan pencalonan istrinya sebagai kepala daerah. Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut sepenuhnya bertujuan untuk menghormati ibunya dan tidak diarahkan untuk menggalang dukungan politik. Menurut Yandri, ia dan keluarganya dengan tegas menjaga agar acara syukuran tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik.
“Sejak awal, kami sudah mengantisipasi agar acara ini tidak dicampuri kepentingan politik apa pun. Syukuran ini semata-mata sebagai ungkapan rasa syukur keluarga kami, dan tidak ada arahan atau ajakan politik selama acara berlangsung. Bahkan, makanan yang kami sediakan untuk acara ini atas nama almarhumah ibu kami, bukan dari sumber politik atau pihak terkait,” jelas Yandri dalam keterangan yang disampaikan di Pondok Pesantren BAI Mahdi Sholeh Ma’mun, Kabupaten Serang, Banten, Selasa, 22 Oktober 2024.
Yandri menambahkan bahwa ia memahami sensitivitas penggunaan fasilitas kementerian, terutama karena posisinya sebagai pejabat negara yang harus menjaga etika dalam menjalankan tugasnya. Ia pun menyampaikan permohonan maaf jika tindakan tersebut dianggap melanggar aturan, dan berkomitmen untuk tidak mengulangi hal serupa di masa mendatang.
Surat Resmi Kemendes dan Polemik Publik
Kontroversi bermula ketika publik menemukan adanya surat resmi Kementerian Desa yang digunakan untuk mengundang tamu dalam acara haul dan syukuran keluarga Yandri. Surat yang berkop kementerian itu bertanggal 21 Oktober 2024, hari yang sama dengan pelantikan para menteri dalam kabinet Prabowo Subianto. Penggunaan fasilitas negara untuk keperluan pribadi ini menimbulkan kekhawatiran terkait integritas pejabat negara dalam memisahkan kepentingan pribadi dari tugas resmi.
Dalam dokumen yang dilihat oleh media, surat tersebut menunjukkan bahwa undangan yang dikirimkan menggunakan stempel resmi kementerian, meskipun tujuan dari acara tersebut adalah haul dan peringatan pribadi. Publik dan sejumlah pihak mempertanyakan apakah tindakan ini melanggar etika pejabat negara, mengingat ada ketentuan yang mengatur penggunaan aset negara untuk keperluan resmi saja.
Yandri segera merespons kontroversi tersebut dengan memberikan klarifikasi. Ia mengakui kesalahan dan memastikan bahwa tidak ada maksud untuk memanfaatkan fasilitas negara demi kepentingan pribadi atau politik. Ia juga menegaskan bahwa surat tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan kampanye politik istrinya.
“Saya minta maaf jika penggunaan surat tersebut menimbulkan polemik. Ini adalah kegiatan pribadi dan keluarga, dan kami memastikan tidak ada unsur politik apa pun. Ke depan, saya akan lebih berhati-hati agar kejadian seperti ini tidak terulang,” tegasnya.
Hubungan dengan Pencalonan Istri di Pilkada
Terkait pencalonan istrinya, Ratu Zakiyah, dalam Pilkada Serang 2024, Yandri membantah adanya kaitan antara acara haul dan syukuran tersebut dengan upaya penggalangan dukungan politik. Ia menegaskan bahwa acara tersebut adalah murni keagamaan dan tradisi keluarga, yang diadakan secara rutin setiap tahun untuk mengenang ibunya yang telah wafat.
Meski begitu, publik tetap mempertanyakan apakah posisi Yandri sebagai pejabat negara berpotensi mempengaruhi jalannya Pilkada, terutama karena istrinya sedang berkampanye. Sebagai pejabat tinggi yang menjabat di kementerian, setiap langkah Yandri tentu diawasi dengan ketat, terutama dalam menjaga netralitas politiknya.
“Saya tegaskan sekali lagi, acara haul ini bukan bagian dari kampanye atau ajakan politik. Ini adalah acara tahunan yang selalu kami adakan untuk mengenang almarhumah ibu kami. Tidak ada arahan atau instruksi politik dalam acara ini, dan kami berkomitmen menjaga agar tidak ada intervensi politik selama proses berlangsung,” ujar Yandri.
Tanggapan Publik dan Komitmen Transparansi
Di tengah sorotan publik terhadap penggunaan fasilitas kementerian untuk keperluan pribadi, Yandri menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dalam proses audit atau penyelidikan terkait. Ia memastikan bahwa tindakannya akan bersifat transparan dan terbuka untuk pengawasan, demi menjaga kepercayaan publik terhadap integritas pejabat negara.
Yandri juga berjanji untuk terus berkomitmen menjalankan tugasnya sebagai Menteri Desa dengan mengutamakan kepentingan rakyat dan pembangunan daerah. Ia berharap bahwa insiden ini tidak akan mengganggu tugasnya dalam mengemban amanah sebagai pejabat negara.
“Saya memahami pentingnya menjaga transparansi dan integritas sebagai pejabat publik. Oleh karena itu, saya siap jika ada proses lebih lanjut untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi. Saya akan terus berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepada saya,” pungkas Yandri.
Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan polemik penggunaan surat kementerian untuk acara pribadi dapat mereda. Namun, perhatian publik tetap tertuju pada bagaimana Yandri akan menjaga komitmen netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya di tengah situasi politik yang dinamis, terutama dengan istrinya yang terlibat dalam Pilkada 2024.
