Jakarta, Hariansriwijaya.com – Menjelang aksi besar-besaran yang akan digelar Kamis (28/8/2025), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memastikan demonstrasi buruh akan berjalan damai dan tertib. Presiden KSPI sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa aksi nasional ini murni digerakkan oleh isu-isu ketenagakerjaan tanpa muatan politik.
Dalam keterangannya yang disampaikan melalui unggahan video di akun Instagram resmi Partai Buruh, Selasa (26/8/2025), Said menyerukan agar seluruh peserta aksi menjunjung tinggi prinsip non-kekerasan.
“Kami ingin perjuangan ini tetap bersih. Aksi ini adalah perjuangan tanpa kekerasan dan tanpa tindakan merendahkan sesama,” ujarnya.
Digelar Serentak di 38 Provinsi
Aksi 28 Agustus ini direncanakan berlangsung serentak di 38 provinsi, dengan titik pusat di depan Gedung DPR RI, Jakarta. Ribuan buruh dipastikan akan turun ke jalan menyuarakan enam tuntutan utama yang disebut sebagai agenda prioritas buruh Indonesia.
Ini Enam Tuntutan yang Dibawa Buruh:
- Kenaikan Upah Minimum 2026
KSPI menuntut agar pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5 hingga 10 persen, sebagai bentuk perlindungan daya beli pekerja di tengah tekanan ekonomi. - Penolakan PHK dan Penghapusan Outsourcing
Buruh menolak segala bentuk pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak adil dan mendesak pemerintah untuk menghapus sistem outsourcing yang dinilai menindas hak pekerja. - Reformasi Pajak Pro-Buruh
KSPI mendorong revisi sistem perpajakan nasional yang selama ini dianggap lebih membebani kalangan pekerja dan masyarakat kelas bawah. - Pengesahan RUU Ketenagakerjaan Baru
Buruh mendesak agar pemerintah segera mengesahkan rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2024, yang sebelumnya memenangkan gugatan buruh. - Pengesahan RUU Perampasan Aset
Regulasi ini dianggap penting untuk mendukung pemberantasan korupsi dan mengembalikan aset negara yang digelapkan. - Revisi Undang-Undang Pemilu
KSPI juga mendorong revisi terhadap UU Pemilu guna menciptakan sistem pemilihan yang lebih adil dan representatif.
“Keenam isu inilah yang akan kami perjuangkan dalam aksi besar nanti. Semuanya murni berkaitan dengan kesejahteraan buruh dan masa depan demokrasi,” tegas Said.
KSPI Tegaskan Aksi Bukan Gerakan Politik
Said Iqbal juga kembali menegaskan bahwa aksi 28 Agustus bukan bagian dari agenda politik tertentu, dan tidak boleh ditunggangi pihak-pihak luar.
“Kami bukan alat politik siapa pun. Aksi ini murni perjuangan buruh. Kami menolak dengan tegas keterlibatan pihak luar yang membawa agenda lain,” ujarnya.
Secara khusus, Said memberikan peringatan keras kepada kelompok anarko yang kerap menimbulkan kericuhan di tengah aksi damai.
“Kami tidak akan diam jika ada kelompok yang memicu kekerasan. Ini aksi damai, bukan ajang anarkisme. Jangan ganggu perjuangan buruh,” tegasnya.
Komitmen Buruh: Aspirasi Damai untuk Perubahan Nyata
Dengan menurunkan ribuan massa secara terkoordinasi di seluruh Indonesia, buruh berharap suara mereka mendapat perhatian serius dari pemerintah dan para wakil rakyat. Mereka menekankan bahwa aspirasi yang disuarakan bukan sekadar keluhan, tetapi bentuk nyata dari kepedulian terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan nasional.
“Buruh hanya ingin didengar, bukan diprovokasi. Kami membawa harapan jutaan pekerja di seluruh Indonesia,” pungkas Said.
