JAKARTA, Hariansriwijaya.com – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemenkdikbudristek) menekankan pentingnya literasi siswa dalam penggunaan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) sebagai kunci peningkatan mutu pendidikan dan keterampilan di era digital.
“Kurikulum Merdeka yang dirumuskan oleh Kemendikbudristek menekankan pada pengembangan regulasi diri siswa. Ini diharapkan membantu mereka belajar secara mandiri dan beradaptasi dengan situasi yang tidak terstruktur,” ujar Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anindito Aditomo dalam diskusi daring di Jakarta, Senin.
Anindito menyatakan bahwa kurikulum yang mendukung kemampuan siswa memahami teknologi dan AI sejak masa sekolah dapat membantu masyarakat menghadapi ketidakpastian masa depan.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kemendikbudristek telah mengembalikan mata pelajaran Informatika ke kurikulum sejak tingkat SMP. Pembelajaran Informatika dalam Kurikulum Merdeka tidak hanya menekankan penggunaan perangkat digital, tetapi juga mengembangkan cara berpikir siswa.
Selain itu, sejumlah program lain disiapkan untuk melengkapi keterampilan calon pemimpin bangsa, termasuk Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB), serta Praktisi Mengajar.
Program MBKM di perguruan tinggi menawarkan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar prodi mereka, mengikuti magang, dan melakukan studi independen guna menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan kerja.
Program MSIB memberikan peluang bagi lulusan perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan dengan waktu tunggu yang lebih singkat, sekitar tiga bulan, dan memperoleh gaji hingga tiga kali lipat dari biasanya.
Program Praktisi Mengajar memberi gambaran yang lebih luas dari pelaku pasar kepada siswa dan mahasiswa tentang keterampilan yang dibutuhkan, sehingga mereka bisa mempersiapkannya sejak dini. Program ini juga mengadopsi Program for International Student Assessment (PISA) sebagai salah satu target pencapaian.
“Program ini penting untuk mengukur perkembangan kualitas sumber daya manusia kita menghadapi bonus demografi. Kemendikbudristek menargetkan peningkatan human capital index untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang,” jelas Anindito.
Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda menambahkan bahwa masyarakat saat ini telah terbiasa dengan layanan digital, seperti perbankan daring dan penggunaan AI di pusat layanan pelanggan.
Ia menekankan pentingnya memperhatikan keamanan data dan penggunaan internet secara bertanggung jawab, yang harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan.
Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), digital safety sub-indikator Indonesia pada 2018 hanya mencapai 39 persen, jauh dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai 90-92 persen dan Singapura 100 persen.
“Meskipun infrastruktur digital di Indonesia sudah memadai, kesenjangan digital, terutama di daerah pedesaan, masih menjadi tantangan yang harus diatasi,” katanya.
Oleh karena itu, Nailul menyarankan agar pemerintah memperbaiki kurikulum pendidikan untuk mengakomodasi kebutuhan era digital, serta melatih guru untuk memanfaatkan teknologi dalam proses belajar mengajar.
Pemerintah juga perlu memastikan infrastruktur digital yang memadai, seperti akses internet berkualitas dan terjangkau, serta memberikan dukungan kepada pelaku usaha.
