Palembang, Hariansriwijaya.com — Kontribusi perempuan dalam sektor industri kelapa sawit di Sumatera Selatan semakin tak terbantahkan. Namun, di tengah tingginya partisipasi perempuan, tantangan terkait kesetaraan hak kerja, perlindungan sosial, hingga akses cuti khusus masih menjadi perhatian serius.
Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumatera Selatan, Alex Sugiarto, mengungkapkan bahwa perempuan menyumbang sekitar 25 hingga 30 persen tenaga kerja di sektor sawit di wilayah tersebut. Mereka berperan aktif dalam berbagai lini pekerjaan, mulai dari aktivitas di kebun hingga tahap hilirisasi produk.
“Operasional industri sawit tidak akan berjalan tanpa keterlibatan perempuan. Namun kami akui, masih ada pekerjaan rumah besar dalam memastikan perlindungan dan hak mereka terpenuhi,” ujar Alex dalam seminar bertajuk Perlindungan Pekerja Perempuan di Perkebunan Sawit, yang digelar di Hotel The Alts, Palembang, Rabu (30/7/2025).
Ia menjelaskan bahwa sebanyak 77 perusahaan anggota Gapki Sumsel telah menerapkan prinsip kesetaraan, termasuk dalam hal pengupahan, pemberian hak cuti melahirkan dan haid sesuai regulasi, serta penyediaan jaminan sosial.
“Kami tidak menetapkan kuota khusus untuk pekerja perempuan, tapi kesempatan untuk terlibat di sektor ini dibuka selebar mungkin. Yang kami dorong adalah prinsip adil dan setara,” tegas Alex.
Isu kesetaraan gender dalam industri strategis ini juga mendapat perhatian dari Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru. Ia menilai, keberlanjutan sektor sawit tidak hanya ditentukan dari aspek produksi dan ekonomi, tetapi juga dari komitmen terhadap nilai keadilan sosial, termasuk bagi pekerja perempuan.
“Sumsel memiliki lebih dari 1,5 juta hektare lahan sawit. Komoditas ini bernilai strategis karena tidak semua negara bisa menanamnya. Sawit bukan cuma soal minyak goreng atau biodiesel—dari sektor hilirnya, ada 179 produk turunan yang bisa dihasilkan,” ungkap Deru.
Menurutnya, tingginya nilai ekonomi kelapa sawit harus diimbangi dengan peningkatan kualitas perlindungan bagi seluruh pekerja, tanpa terkecuali.
“Kita tidak bisa bicara keberlanjutan tanpa memastikan bahwa hak pekerja, terutama perempuan, dilindungi dan dihormati,” tegas Gubernur.
Ke depan, Gapki dan Pemerintah Provinsi Sumsel sepakat untuk terus mendorong peningkatan kesadaran dan implementasi prinsip kesetaraan gender di seluruh rantai pasok industri sawit. Hal ini dianggap krusial dalam membentuk sektor perkebunan yang tidak hanya produktif, tetapi juga inklusif dan berkeadilan.
