Palembang, Hariansriwijaya.com – Praktik money politik yang kerap membayangi pesta demokrasi di Indonesia diperkirakan akan mengalami perubahan pola dalam Pilkada 2024. Sulitnya mengakses uang tunai karena pengawasan ketat perbankan dan regulasi keuangan mendorong potensi penggunaan dompet digital sebagai alat baru dalam praktik ini.
Menurut pengamat politik dari Universitas Sriwijaya, Satria Wirawan, fenomena ini bukan hal yang mengejutkan. Seiring perkembangan teknologi finansial (fintech), masyarakat kini semakin akrab dengan pembayaran elektronik. “Dompet digital memberikan kemudahan, kecepatan, dan yang terpenting, sulit dilacak jika tidak dilakukan secara transparan,” ujarnya pada Senin (11/11/2024).
Dompet Digital: Pisau Bermata Dua
Dompet digital, yang awalnya dirancang untuk mempermudah transaksi keuangan, kini berpotensi menjadi medium baru untuk praktik money politik. Penggunaan fitur seperti pengiriman uang langsung atau voucher belanja dianggap lebih sulit dideteksi dibandingkan transaksi konvensional.
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Selatan, Dina Rahmawati, menyebutkan bahwa pengawasan money politik kini membutuhkan pendekatan baru. “Kami tengah mempelajari kemungkinan penyalahgunaan dompet digital. Langkah preventif berupa edukasi kepada masyarakat juga terus digencarkan agar tidak tergoda iming-iming politik uang,” jelasnya.
Tantangan Penegakan Hukum
Meski regulasi terkait money politik telah jelas diatur dalam undang-undang, praktiknya tetap sulit diberantas sepenuhnya. Apalagi, dengan platform digital yang memberikan kemudahan transaksi tanpa batas. Kepolisian, Bawaslu, dan otoritas keuangan perlu berkoordinasi lebih ketat untuk memonitor pergerakan dana selama masa kampanye.
“Masyarakat harus sadar bahwa menerima uang dalam bentuk apa pun, termasuk via dompet digital, untuk memilih kandidat tertentu, melanggar aturan dan merusak integritas demokrasi,” tegas Dina.
Edukasi dan Pengawasan
Pemerintah dan lembaga terkait diimbau untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya money politik, baik secara langsung maupun melalui dompet digital. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan Pilkada 2024 berlangsung bersih dan jujur.
Dalam era digital, perubahan pola perilaku termasuk dalam praktik money politik tak bisa dihindari. Kini, tantangannya adalah bagaimana teknologi yang semula mempermudah kehidupan sehari-hari tidak disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan demokrasi.
