Palembang, Hariansriwijaya.com – Setelah resmi dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di berbagai wilayah di Sumatera Selatan, sejumlah anggota legislatif langsung mengambil langkah yang cukup mengejutkan. Mereka diketahui menggadaikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan mereka ke bank sebagai jaminan pengajuan kredit pinjaman. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran terkait risiko kredit bermasalah, terutama jika terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW).
Kejadian tersebut ramai dibicarakan, terutama setelah terungkap bahwa sekitar 30 persen dari anggota DPRD Kota Lubuklinggau yang baru dilantik sebulan lalu sudah mulai menggadaikan SK-nya. Mereka mendatangi bank daerah untuk mendapatkan pinjaman dengan nominal yang cukup besar.
Fenomena Gadai SK Usai Pelantikan
Gadai SK ini bukan hal baru di kalangan para pejabat terpilih. Usai dilantik, anggota DPRD umumnya menerima SK pengangkatan resmi yang bisa digunakan sebagai aset berharga untuk dijadikan jaminan kredit di bank. Dengan SK ini, mereka mendapatkan kemudahan dalam mengajukan pinjaman dengan nominal besar, sering kali mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, tergantung pada jumlah gaji dan tunjangan yang akan diterima selama masa jabatan.
Salah satu pejabat bank daerah yang tidak ingin disebutkan namanya mengonfirmasi bahwa dalam sebulan terakhir, sejumlah besar anggota DPRD telah mendatangi bank untuk mengajukan kredit dengan menjadikan SK mereka sebagai jaminan. “Sudah lumrah terjadi, terutama setelah masa pelantikan anggota dewan. Mereka menggunakan SK untuk mendapatkan pinjaman, baik untuk kebutuhan pribadi maupun keluarga,” katanya.
Namun, pejabat tersebut juga mengingatkan bahwa pengajuan kredit dengan jaminan SK memiliki risiko tersendiri, terutama terkait dengan masa jabatan yang bisa terhenti kapan saja. “Kami selalu mengingatkan risiko kredit bermasalah, khususnya jika terjadi PAW,” lanjutnya.
Risiko PAW dan Kredit Bermasalah
PAW atau Pergantian Antar Waktu adalah prosedur penggantian anggota DPRD jika mereka diberhentikan sebelum masa jabatan selesai, baik karena pengunduran diri, meninggal dunia, atau tersangkut kasus hukum. Dalam hal ini, anggota DPRD yang telah mengajukan pinjaman dengan SK sebagai jaminan berpotensi menghadapi masalah keuangan yang serius. Jika terjadi PAW, maka mereka tidak lagi menerima gaji dan tunjangan, yang pada gilirannya bisa menyebabkan ketidakmampuan membayar cicilan kredit.
Sejumlah pengamat ekonomi dan politik mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap tren ini. “Pengajuan pinjaman besar dengan jaminan SK adalah praktik yang berisiko tinggi. Ketika anggota dewan kehilangan posisinya, mereka berpotensi gagal bayar, dan ini bisa menjadi masalah bagi bank, terutama jika terjadi secara massal,” kata seorang pengamat ekonomi lokal.
Hal serupa diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Sriwijaya, Dr. Ardiansyah. Menurutnya, fenomena gadai SK ini perlu diwaspadai karena bisa menjadi masalah jika terjadi krisis politik atau PAW massal akibat skandal atau perubahan politik. “Jika banyak anggota dewan terpaksa berhenti di tengah jalan, ada potensi kredit macet yang bisa merugikan bank daerah yang memberi pinjaman,” jelasnya.
Kebutuhan Finansial Tinggi
Langkah menggadaikan SK ini menunjukkan bahwa banyak anggota DPRD yang memiliki kebutuhan finansial tinggi, terutama setelah dilantik. Beberapa sumber menyebutkan bahwa mereka sering kali membutuhkan modal untuk berbagai keperluan pribadi, mulai dari pembangunan rumah, pembelian kendaraan, hingga biaya kampanye yang mungkin belum tertutupi sepenuhnya.
Seorang anggota DPRD yang tidak ingin disebutkan namanya mengakui bahwa menggadaikan SK adalah solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan mendesak. “Setelah dilantik, banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, apalagi kalau sudah berkeluarga. Gadai SK adalah opsi yang mudah dan cepat untuk mendapatkan uang tunai,” ujarnya.
Namun, ia juga menegaskan bahwa keputusan ini harus diambil dengan hati-hati. “Saya sadar, ada risiko jika tiba-tiba terjadi PAW. Itu sebabnya saya selalu berusaha mengelola keuangan dengan bijak dan memastikan pinjaman saya tidak melebihi kemampuan bayar,” tambahnya.
Regulasi dan Pengawasan Bank
Meskipun praktik gadai SK ini diperbolehkan dan diatur oleh bank, ada beberapa pihak yang mendesak agar regulasi terkait pengajuan pinjaman oleh pejabat publik diperketat. Pasalnya, tidak semua anggota DPRD memiliki pemahaman keuangan yang baik, dan sebagian besar dari mereka mungkin tidak mempertimbangkan risiko jangka panjang seperti PAW.
“Kami mendorong adanya pengawasan lebih ketat dari otoritas perbankan dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pinjaman yang diberikan kepada anggota DPRD tidak menjadi beban di kemudian hari, baik bagi bank maupun individu yang meminjam,” kata seorang pengamat perbankan.
Bank daerah pun diimbau untuk lebih berhati-hati dalam memberikan kredit dengan jaminan SK. Mereka disarankan untuk melakukan analisis risiko yang lebih mendalam, serta memberi edukasi kepada peminjam tentang dampak jangka panjang jika terjadi perubahan status pekerjaan, terutama terkait PAW.
Langkah Antisipasi
Sebagai langkah antisipasi, beberapa bank telah mulai menerapkan kebijakan ketat dalam pemberian kredit dengan jaminan SK, termasuk persyaratan tambahan seperti asuransi kredit. Asuransi ini akan membantu melindungi bank dan peminjam jika terjadi PAW, karena polis asuransi akan menutupi cicilan yang belum terbayar.
Selain itu, beberapa bank juga mulai menawarkan program konseling keuangan bagi para pejabat yang ingin mengajukan pinjaman. Tujuannya adalah agar mereka lebih memahami risiko dan tanggung jawab yang diemban ketika mengajukan kredit besar dengan jaminan SK.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan praktik gadai SK bisa dilakukan dengan lebih bijak dan terkontrol, sehingga tidak menimbulkan masalah keuangan baik bagi pejabat yang bersangkutan maupun lembaga perbankan yang memberikan pinjaman.
Kesimpulan
Tren anggota DPRD yang menggadaikan SK pengangkatan ke bank setelah dilantik memang bukan hal baru, namun praktik ini tetap memicu kekhawatiran terkait risiko kredit bermasalah, terutama jika terjadi PAW. Sementara bagi sebagian anggota dewan, langkah ini dianggap sebagai solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan finansial, namun risiko yang ditimbulkan, baik bagi individu maupun bank, perlu diperhatikan dengan serius.
Peningkatan pengawasan, edukasi, serta penerapan kebijakan yang lebih ketat oleh pihak bank menjadi langkah penting untuk memastikan agar praktik ini tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Terlebih lagi, menjaga stabilitas keuangan baik bagi anggota DPRD maupun lembaga perbankan lokal adalah hal yang sangat krusial dalam menjaga keseimbangan ekonomi daerah.
