Jakarta – Pemerintah Indonesia semakin serius dalam mengembangkan ekosistem kripto di dalam negeri. Salah satu langkah strategis yang sedang digodok adalah pendirian Bursa Kripto Nasional, yang rencananya akan segera diluncurkan secara penuh pada semester kedua tahun 2025.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat perdagangan aset digital dan teknologi blockchain di kawasan Asia Tenggara. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, mayoritas pengguna internet aktif, dan minat besar dari generasi muda terhadap inovasi keuangan digital, Indonesia dinilai memiliki potensi besar sebagai crypto hub regional.
Bursa Kripto Nasional: Standarisasi, Transparansi, dan Perlindungan Investor
Dilansir dari situs berita kripto, Rencana pendirian Bursa Kripto Nasional di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah diumumkan sejak 2023. Setelah melalui berbagai tahap uji coba dan evaluasi, pemerintah menargetkan operasionalisasi penuh pada kuartal ketiga 2025.
Kepala Bappebti, Kurnia Toha, menyebut bursa ini akan menjadi platform terpusat yang mewadahi semua aktivitas perdagangan aset kripto secara legal di Indonesia. Fungsinya mirip seperti Bursa Efek Indonesia (BEI), namun khusus untuk instrumen digital.
“Bursa kripto ini bertujuan untuk menciptakan pasar yang lebih teratur, aman, dan transparan. Investor bisa memiliki rasa percaya diri lebih tinggi karena seluruh proses terpantau dan teregulasi dengan baik,” ujar Kurnia.
Dengan adanya bursa nasional, seluruh transaksi aset kripto akan diproses secara terpusat melalui sistem terintegrasi, di mana harga aset, volume perdagangan, hingga pencatatan transaksi bisa diakses secara real time oleh publik dan regulator.
28 Pedagang Kripto Teregulasi: Siap Integrasi dengan Bursa
Saat ini, Indonesia memiliki 28 pedagang aset kripto yang telah mendapatkan lisensi resmi dari Bappebti, seperti Indodax, Tokocrypto, Pintu, Rekeningku, hingga Triv. Seluruh pedagang ini diwajibkan untuk melakukan integrasi sistem dengan Bursa Kripto Nasional, termasuk menyerahkan data transaksi, menyinkronkan harga aset, dan mengikuti standar teknis yang ditetapkan.
Menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo), Teguh Kurniawan Harmanda, keberadaan bursa nasional akan mendorong praktik industri yang lebih sehat dan mencegah terjadinya manipulasi pasar.
“Kami mendukung penuh pendirian bursa ini. Dengan pengawasan terpusat, potensi penyalahgunaan data, insider trading, hingga manipulasi harga bisa ditekan seminimal mungkin,” ujar Teguh.
Industri Blockchain Lokal Ikut Bergairah
Selain perdagangan aset, pendirian bursa ini juga dinilai akan mendorong pengembangan teknologi blockchain lokal. Beberapa startup di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan dalam membangun proyek berbasis blockchain seperti tokenisasi aset, smart contract untuk UMKM, hingga solusi supply chain berbasis Web3.
Salah satu contoh sukses adalah proyek Vexanium, yang mengembangkan infrastruktur blockchain publik untuk berbagai aplikasi industri. Vexanium saat ini telah menggandeng sejumlah mitra di sektor logistik dan kesehatan untuk menerapkan teknologi ledger terdistribusi (DLT) guna meningkatkan efisiensi dan transparansi.
“Ekosistem kripto dan blockchain adalah dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Dengan regulasi yang jelas, para inovator lokal akan lebih berani membangun solusi nyata,” kata Danny Baskara, pendiri Vexanium.
Tantangan dan Harapan: Edukasi, Literasi, dan Keamanan
Meski prospeknya cerah, para pengamat mengingatkan bahwa pengembangan industri kripto harus diiringi dengan literasi digital yang kuat. Banyak investor pemula yang terjebak dalam spekulasi tanpa memahami risiko volatilitas tinggi dari aset kripto.
Di sisi lain, isu keamanan data dan perlindungan dana pelanggan juga menjadi perhatian utama. Pemerintah mewajibkan seluruh pedagang untuk menggunakan bank kustodian, sistem audit independen, serta mekanisme pemulihan dana bila terjadi kebocoran atau serangan siber.
Pakar keamanan siber dari Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Yudhistira S., menilai bahwa peningkatan infrastruktur keamanan dan kolaborasi dengan penyedia teknologi global harus menjadi prioritas utama.
“Saat aset digital jadi arus utama, maka ancaman terhadap sistem juga meningkat. Kita perlu teknologi yang setara dan personel yang terlatih untuk menjaga integritas pasar,” ujarnya.
Kesimpulan
Dengan rencana peluncuran Bursa Kripto Nasional, Indonesia menunjukkan komitmen kuat untuk mengatur dan mengembangkan sektor aset digital secara menyeluruh. Kolaborasi erat antara regulator, pelaku industri, startup blockchain, dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan ekosistem kripto yang aman, inovatif, dan berdaya saing global.
Jika berhasil, Indonesia tak hanya akan menjadi pasar pengguna kripto terbesar di Asia Tenggara, tetapi juga pusat inovasi dan regulasi yang bisa dijadikan contoh oleh negara-negara berkembang lainnya
