Palembang, Hariansriwijaya.com – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk Tahun Anggaran 2025 dipastikan mengalami penurunan sebesar 2,97 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terungkap setelah rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel yang digelar pada Rabu (11/9/2024).
Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati, mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan turunnya APBD Sumsel 2025 adalah perubahan dalam pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Jika sebelumnya PKB menjadi bagian dari pendapatan provinsi, mulai tahun depan pengelolaan PKB dialihkan sepenuhnya ke tingkat kabupaten dan kota.
“Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi tanggung jawab kabupaten dan kota, bukan lagi di bawah kewenangan provinsi. Hal ini tentu berdampak pada pendapatan daerah, khususnya Sumsel, yang biasanya mendapatkan kontribusi besar dari sektor ini,” jelas Anita.
Dampak dari Transfer Dana Pusat dan Pengalihan PKB
Selain pengalihan pengelolaan PKB ke pemerintah kabupaten/kota, Anita juga menjelaskan bahwa penurunan APBD Sumsel 2025 turut dipengaruhi oleh kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat. Biaya transfer dari pusat, yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), diproyeksikan akan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Hal ini semakin mempersempit ruang fiskal bagi pemerintah provinsi dalam menyusun anggaran tahun depan.
“Penurunan transfer pusat juga menjadi salah satu penyebab berkurangnya APBD. Kebijakan pemerintah pusat tentu berdampak pada kemampuan kita di daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk program-program pembangunan,” lanjut Anita.
Dengan turunnya anggaran yang tersedia, DPRD Sumsel dan pemerintah provinsi harus melakukan penyesuaian prioritas dalam perencanaan pembangunan untuk tahun 2025. Program-program yang dinilai mendesak dan strategis akan tetap menjadi prioritas, meskipun ada keterbatasan dalam hal anggaran.
Penyesuaian Anggaran dan Prioritas Pembangunan
Menyikapi penurunan APBD, Anita menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran yang ada. Proyek-proyek pembangunan yang sudah direncanakan akan dievaluasi kembali untuk memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan memberikan dampak positif dan signifikan bagi masyarakat Sumatera Selatan.
“Penurunan anggaran ini memaksa kita untuk lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan. Program-program yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat akan tetap menjadi fokus utama. Kami tidak ingin ada proyek yang terlantar atau tidak berjalan optimal hanya karena keterbatasan anggaran,” tegasnya.
Selain itu, Anita menyebut bahwa sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan akan tetap mendapatkan perhatian khusus, meskipun ada pengurangan anggaran. Menurutnya, peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik adalah bagian penting dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Kolaborasi dengan Kabupaten/Kota untuk Optimalisasi PKB
Meskipun pengelolaan PKB kini dialihkan ke kabupaten/kota, Anita berharap agar pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota dapat terus bekerja sama dalam mengoptimalkan pendapatan dari sektor ini. PKB selama ini merupakan salah satu sumber pendapatan yang signifikan bagi Sumatera Selatan, dan pengelolaannya yang baik akan tetap memberikan manfaat bagi pembangunan di daerah.
“Pemerintah provinsi akan terus berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk memastikan pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor ini berjalan dengan baik dan optimal. Meskipun kini menjadi kewenangan kabupaten/kota, sinergi antara pemerintah daerah sangat penting agar pendapatan dari sektor ini tetap maksimal,” jelas Anita.
Dengan adanya pengalihan kewenangan ini, pemerintah kabupaten/kota dituntut untuk lebih proaktif dalam mengelola PKB. Hal ini termasuk meningkatkan sistem pengawasan, pemungutan pajak, serta memperkuat sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Harapan ke Depan
Meski mengalami penurunan anggaran, DPRD Sumsel dan pemerintah provinsi optimis bahwa program-program pembangunan akan tetap berjalan sesuai rencana. Anita menyebut bahwa pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan keterbatasan anggaran di tahun 2025.
“Meski APBD kita turun, kami tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Keterbatasan anggaran bukan alasan untuk tidak berbuat lebih baik. Justru ini menjadi momentum bagi kita untuk lebih bijaksana dan efektif dalam menggunakan anggaran,” pungkasnya.
Sementara itu, masyarakat Sumatera Selatan diharapkan tetap mendukung upaya pemerintah dalam membangun daerah, baik melalui partisipasi aktif dalam program-program pembangunan maupun kesadaran membayar pajak tepat waktu, termasuk PKB yang kini dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.
Dengan kebijakan-kebijakan yang tepat dan kerja sama yang kuat antara semua pihak, Sumatera Selatan diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang, meskipun ada tantangan berupa penurunan anggaran di tahun mendatang.
