Oku, Hariansriwijaya.com – Penjabat (Pj) Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), M Iqbal Alisyahbana, secara tegas meminta Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD OKU untuk segera mencari keberadaan sejumlah kendaraan dinas milik Pemkab yang kini tidak diketahui lokasinya. Permintaan ini muncul setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aset Sekretariat DPRD OKU pada Selasa (12/11).
Dalam inspeksi tersebut, Iqbal mengungkapkan keprihatinannya setelah menemukan bahwa banyak kendaraan dinas yang tercatat tidak berada di tempat atau bahkan tidak dapat ditemukan. Ketidakjelasan ini semakin mengemuka ketika Sekwan DPRD diminta untuk menunjukkan kondisi fisik kendaraan-kendaraan tersebut namun tidak dapat menghadirkannya.
Menurut penjelasan Sekwan kepada Pj Bupati OKU, keberadaan sebagian besar kendaraan dinas itu tidak diketahui secara pasti. Sekwan mengaku bahwa pihaknya belum memiliki data akurat mengenai lokasi ataupun pemegang kendaraan, sehingga membuat tindak lanjut terkait aset ini menjadi terhambat.
Penelusuran ini, menurut Iqbal, penting untuk memastikan bahwa aset negara yang berstatus kendaraan dinas dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Selain itu, ia menekankan perlunya pembaruan data inventaris untuk menghindari kebocoran aset di lingkungan pemerintahan.
“Ini menyangkut tanggung jawab kita pada aset negara, jadi tidak bisa dibiarkan. Setiap kendaraan harus memiliki catatan yang jelas, baik mengenai siapa yang menggunakan dan di mana lokasi terakhirnya. Jika tidak, kita perlu memikirkan langkah lebih tegas,” kata Iqbal kepada jajarannya.
Tindakan ini diambil seiring dengan langkah Pemkab OKU yang tengah berupaya memperbaiki tata kelola aset pemerintah daerah. Pj Bupati menekankan bahwa aset-aset tersebut adalah fasilitas publik yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk digunakan secara sembarangan atau disalahgunakan oleh oknum tertentu.
Saat ini, Pemkab OKU akan melanjutkan investigasi terkait keberadaan kendaraan dinas tersebut, termasuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengamankan aset yang mungkin “hilang” dari pengawasan.
