Prabumulih, Hariansriwijaya.com — Kota Prabumulih tengah diguncang isu pencopotan sejumlah Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) oleh sejumlah lurah setempat. Peristiwa ini memicu polemik di kalangan masyarakat, terutama karena langkah tersebut dikaitkan dengan hasil Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Prabumulih.
Beberapa warga menduga bahwa pencopotan tersebut berbau politis, lantaran diduga ada tekanan atau instruksi tidak langsung dari pihak tertentu terkait sikap politik para ketua RT/RW pada masa Pilkada. Meski demikian, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Prabumulih terpilih membantah terlibat dalam keputusan tersebut.
Lurah Ambil Langkah Tegas
Informasi yang beredar menyebutkan, beberapa lurah di Prabumulih telah mengambil langkah tegas untuk mengganti Ketua RT dan RW di wilayahnya. Menurut mereka, keputusan ini dilakukan semata-mata untuk meningkatkan kinerja perangkat pemerintahan tingkat bawah, bukan atas dasar tekanan politik.
“Kami hanya ingin memastikan perangkat RT/RW yang ada mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan netral. Tidak ada kaitannya dengan Pilkada,” ujar salah satu lurah yang enggan disebutkan namanya.
Namun, sejumlah pihak menilai bahwa waktu pencopotan ini terkesan tidak tepat. “Kenapa baru sekarang dilakukan? Masyarakat pasti bertanya-tanya, apalagi ini berdekatan dengan pelantikan wali kota baru,” ungkap salah seorang tokoh masyarakat.
Respons Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Prabumulih terpilih menegaskan bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan pencopotan tersebut. Dalam pernyataannya, Wali Kota terpilih mengatakan bahwa pemerintahannya akan fokus pada pembangunan kota dan tidak ingin terlibat dalam isu-isu politik lokal yang dapat memecah belah masyarakat.
“Saya tegaskan, kami tidak pernah memberikan instruksi terkait pencopotan Ketua RT atau RW. Kami menghormati otonomi para lurah dalam mengambil keputusan di wilayah mereka,” jelasnya.
Wakil Wali Kota terpilih juga menambahkan bahwa pihaknya akan memastikan proses transisi pemerintahan berjalan dengan baik dan tidak ada tindakan yang melanggar aturan atau merugikan masyarakat.
Masyarakat Tuntut Transparansi
Di tengah polemik ini, masyarakat Prabumulih meminta transparansi dari para lurah yang terlibat. Mereka berharap keputusan pencopotan ini didasarkan pada evaluasi kinerja yang objektif, bukan karena faktor politik atau tekanan dari pihak tertentu.
“Kalau memang ada evaluasi kinerja, harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai masyarakat mengira ini hanya masalah politik,” ujar seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya.
Selain itu, masyarakat juga berharap agar Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dapat memastikan pemerintahan berjalan dengan baik dan tidak ada konflik kepentingan yang memengaruhi kebijakan di tingkat bawah.
Harapan untuk Pemerintahan Baru
Seiring dengan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Prabumulih yang baru, masyarakat berharap pemerintahan dapat lebih fokus pada program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga.
Polemik pencopotan Ketua RT/RW ini menjadi tantangan awal bagi pemerintahan baru untuk menunjukkan komitmennya dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, adil, dan bebas dari konflik kepentingan.
Ke depan, warga berharap tidak ada lagi keputusan yang memicu kegaduhan atau mengorbankan kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, Kota Prabumulih dapat terus berkembang sebagai kota yang harmonis dan maju.
