Tokyo, Hariansriwijaya.com – Wali Kota Ito di Prefektur Shizuoka, Jepang, Maki Takubo, resmi mengajukan pengunduran diri menyusul dugaan pemalsuan ijazah yang menyeret namanya. Takubo menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada jajaran pemerintahan dan warga kota, menyusul terkuaknya informasi bahwa dirinya sebenarnya tidak menyelesaikan pendidikan di Universitas Toyo seperti yang sebelumnya ia klaim.
Permintaan maaf itu disampaikan Takubo dalam pertemuan kebijakan dengan para pejabat senior pemerintah kota pada Selasa (8/7/2025) sore waktu setempat. Pada malam harinya, ia kembali menyampaikan permintaan maaf secara langsung di hadapan sekitar 100 staf pemerintah dalam forum internal di balai kota.
“Saya menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan karena masalah pribadi,” ujar Takubo dalam pernyataan singkatnya, dikutip dari media lokal Jepang dan dilansir kembali oleh Hariansriwijaya.com.
Skandal ini menimbulkan dampak signifikan, termasuk pada sektor pariwisata lokal. Beberapa agen perjalanan dilaporkan telah membatalkan kunjungan ke Kota Ito, yang dikenal sebagai destinasi resor pemandian air panas. Kepala Departemen Perencanaan Kota, Tsuyoshi Chikamochi, mengonfirmasi pembatalan tersebut, dan menyatakan keprihatinan atas ketidakstabilan yang ditimbulkan di tengah masyarakat.
“Kami berharap situasi ini segera kembali kondusif. Beberapa agen wisata menyatakan tidak akan berkunjung ke Ito dalam waktu dekat,” ungkap Chikamochi kepada awak media.
Ijazah Asli, Status Mahasiswa Dipertanyakan
Dalam konferensi pers sehari sebelumnya, yakni pada Senin malam (7/7), Takubo mengakui bahwa ia menyetujui pemuatan informasi kelulusan dirinya dalam majalah resmi milik pemerintah kota. Meski demikian, ia bersikeras bahwa hingga 28 Juni lalu, dirinya masih percaya telah lulus dari Universitas Toyo.
Terkait dokumen ijazah yang ia tunjukkan, Takubo menyebut surat tersebut merupakan dokumen asli. Namun, ia tidak dapat mengingat secara pasti dari mana atau bagaimana dokumen itu diperoleh.
Ijazah tersebut kini telah diminta oleh ketua dan wakil ketua dewan kota sebagai bagian dari proses klarifikasi, dan rencananya akan diserahkan ke Kejaksaan Distrik Shizuoka untuk penyelidikan lebih lanjut.
Hiromichi Nakajima, juru bicara majelis kota, menanggapi pengunduran diri Takubo sebagai langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas pemerintahan daerah. “Ini keputusan yang bijak mengingat situasi yang berkembang,” ujarnya.
Takubo dijadwalkan menyerahkan surat penjelasan resmi kepada pihak kejaksaan dalam waktu dua minggu. Setelah itu, ia akan secara formal melepaskan jabatannya. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Jepang, pemilihan wali kota baru akan digelar paling lambat 50 hari setelah pengunduran diri resmi diterima.
