Palembang, Hariansriwijaya.com – Setelah menjalani rangkaian persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Negeri Palembang, Hendri Zainuddin, terdakwa dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Selatan, resmi divonis 1 tahun penjara. Majelis Hakim menyatakan bahwa Hendri terbukti bersalah atas penyalahgunaan dana hibah tersebut. Meskipun telah menerima putusan, tim kuasa hukum Hendri Zainuddin masih mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya, termasuk opsi untuk mengajukan banding.
Dalam persidangan yang berlangsung pada Senin (09/09/2024), Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Ketua T. Effendi menegaskan bahwa hukuman penjara 1 tahun yang dijatuhkan kepada Hendri Zainuddin sesuai dengan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan. Putusan tersebut didasarkan pada keterlibatannya dalam penyalahgunaan dana hibah yang seharusnya dialokasikan untuk kegiatan olahraga di Sumatera Selatan.
Hakim Effendi menjelaskan bahwa meski terbukti melakukan tindakan korupsi, ada sejumlah faktor yang meringankan hukuman bagi Hendri. Di antaranya adalah pertimbangan bahwa terdakwa bersikap kooperatif selama proses penyelidikan dan persidangan, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Majelis hakim juga mencatat bahwa terdakwa telah mengembalikan sebagian dana yang disalahgunakan, meskipun belum sepenuhnya.
Tanggapan dari Kuasa Hukum: Masih Pikir-Pikir
Meski vonis telah dijatuhkan, tim kuasa hukum Hendri Zainuddin belum sepenuhnya menerima putusan tersebut. Saat ditemui usai persidangan, salah satu anggota tim kuasa hukum, Abdullah Nasution, SH, mengatakan bahwa pihaknya akan memanfaatkan waktu untuk mempertimbangkan apakah akan mengajukan banding atau tidak.
“Kami masih pikir-pikir terkait vonis ini. Kami akan diskusikan dengan klien kami, apakah langkah banding akan diambil atau tidak,” ujar Abdullah kepada awak media. Ia menambahkan bahwa keputusan untuk banding akan sangat bergantung pada evaluasi mendalam terhadap putusan hakim dan fakta-fakta yang muncul selama persidangan.
Selain itu, Abdullah juga menyoroti beberapa aspek dalam kasus ini yang menurutnya masih perlu diperjelas. Ia berargumen bahwa tidak semua tuduhan yang dilayangkan kepada kliennya sepenuhnya benar. “Kami yakin ada beberapa poin yang dapat dijadikan dasar untuk banding. Namun, kami harus berhati-hati dalam mengambil keputusan ini,” tegasnya.
Proses Hukum Lebih Lanjut dan Kemungkinan Bebas Desember 2024
Jika tim kuasa hukum Hendri Zainuddin memutuskan untuk tidak mengajukan banding, maka terdakwa diperkirakan akan bebas pada Desember 2024. Masa hukuman satu tahun tersebut dapat selesai lebih cepat jika Hendri menunjukkan perilaku baik selama menjalani hukuman dan memenuhi syarat pembebasan bersyarat yang diatur oleh peraturan yang berlaku.
Seorang pakar hukum dari Universitas Sriwijaya, Dr. Ahmad Husni, menilai bahwa kasus ini mencerminkan dinamika dalam penanganan kasus korupsi di tingkat daerah. “Jika Hendri Zainuddin tidak mengajukan banding, ia kemungkinan besar akan dibebaskan pada Desember 2024, tergantung dari bagaimana perilakunya selama menjalani hukuman. Namun, jika banding diajukan, proses hukum bisa berjalan lebih lama, dan hasilnya tentu tidak bisa diprediksi,” ungkap Husni.
Kasus Korupsi Dana Hibah KONI Sumsel: Kronologi Singkat
Kasus ini bermula dari penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan terkait penggunaan dana hibah yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada KONI Sumsel. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan olahraga, namun penyelidikan mengungkap adanya dugaan penyalahgunaan dana oleh beberapa pejabat, termasuk Hendri Zainuddin yang saat itu menjabat sebagai salah satu pengurus di KONI Sumsel.
Dalam dakwaannya, jaksa menyebutkan bahwa dana hibah sebesar miliaran rupiah diduga digunakan tidak sesuai peruntukannya. Beberapa kegiatan yang diajukan dalam laporan penggunaan dana ternyata tidak terlaksana, sementara dana tersebut tetap dicairkan dan dilaporkan seolah-olah telah digunakan.
Jaksa menuduh Hendri terlibat langsung dalam proses pencairan dana hibah tersebut. Ia disebut memberikan persetujuan untuk pencairan dana meskipun mengetahui bahwa dana tersebut akan digunakan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan.
Reaksi Publik dan Dampaknya pada Dunia Olahraga Sumsel
Kasus ini menjadi sorotan publik, terutama karena melibatkan tokoh penting di dunia olahraga Sumatera Selatan. Masyarakat, terutama para atlet dan pengurus cabang olahraga, mengungkapkan kekecewaan mereka atas penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk membangun prestasi olahraga di daerah tersebut.
Seorang atlet angkat besi dari Palembang, yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan bahwa kasus ini sangat memukul semangat para atlet muda. “Kami mengharapkan dana hibah ini bisa membantu kami dalam berbagai persiapan dan keperluan latihan. Tapi, dengan adanya kasus seperti ini, rasanya kepercayaan kami kepada pengurus menjadi berkurang,” katanya.
Meski begitu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga telah berjanji untuk memperketat pengawasan dalam pengelolaan dana hibah di masa mendatang. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumsel, Zulkarnaen Rasyid, menyatakan bahwa mereka akan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk memastikan tidak ada lagi penyalahgunaan dana seperti yang terjadi dalam kasus ini.
Penutup
Dengan vonis yang telah dijatuhkan, perjalanan hukum Hendri Zainuddin masih belum sepenuhnya selesai. Apakah ia akan mengajukan banding atau tidak, masih menjadi pertanyaan yang dinantikan oleh banyak pihak. Sementara itu, kasus ini diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana publik, terutama dalam bidang yang seharusnya memajukan prestasi dan kebanggaan daerah.
