Jakarta, Hariansriwijaya.com – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa pihaknya berupaya agar tidak ada komponen impor dalam program makan bergizi gratis, baik dalam pengadaan bahan baku maupun distribusinya ke anak-anak sekolah. Hal ini bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan lokal dan memberdayakan masyarakat Indonesia.
“Kita berkomitmen untuk menghilangkan komponen impor dalam rantai pasok makan bergizi ini. Kami ingin melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dari petani hingga produsen, dalam proses penyediaan makanan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah,” ungkap Budi Arie dalam konferensi pers yang diadakan bersama Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, di Jakarta, Selasa (5/11).
Pelibatan Koperasi dalam Rantai Pasok Makanan Bergizi
Budi Arie menambahkan bahwa program ini tidak hanya melibatkan koperasi dalam penyediaan bahan baku makanan, tetapi juga dalam proses distribusi makanan ke sekolah-sekolah yang menjadi sasaran utama. Dia menyebutkan bahwa bahan pangan yang digunakan—seperti susu, telur, daging, sayuran—semuanya akan dipasok dari sumber lokal, dengan tujuan untuk memperkuat ekonomi domestik, terutama di desa-desa.
“Proses produksi hingga pengantaran makanan ke anak-anak sekolah akan melibatkan berbagai pihak. Semua bahan pangan yang digunakan akan diproduksi oleh masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di perdesaan, sehingga tidak ada barang impor. Ini adalah komitmen kita bersama,” ujar Budi Arie.
Momentum Kebangkitan Koperasi Indonesia
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai bahwa program makan bergizi gratis ini akan menjadi titik balik bagi kebangkitan koperasi di Indonesia. Menurutnya, program ini membuka peluang besar bagi koperasi untuk berperan aktif dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
“Program makan bergizi ini menjadi momentum bagi koperasi Indonesia untuk bangkit. Semua kementerian dan lembaga terkait akan bekerja sama untuk memastikan program ini berjalan dengan baik. Kami berharap, baik di tingkat pusat maupun daerah, baik pemerintah maupun sektor swasta, dapat bersinergi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ujar Muhaimin.
Pengelolaan Satuan Pelayanan Pangan di Daerah
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa pihaknya akan membentuk satuan pelayanan gizi di setiap daerah yang akan menangani sekitar 3.000 sasaran penerima manfaat. Satuan ini juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur yang diperlukan.
“Setiap satuan pelayanan gizi akan terdiri dari tiga orang tenaga ahli, yaitu sarjana bidang pembangunan, ahli gizi, dan ahli keuangan. Kami berharap bahan baku yang digunakan dapat diperoleh dari sumber-sumber lokal, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, atau UMKM yang memenuhi kriteria e-katalog,” kata Dadan.
Sinergi Antara Pemerintah dan Sektor Lokal
Dadan berharap, dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor lokal, termasuk BUMDes dan koperasi, program makan bergizi gratis ini dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, terutama anak-anak yang menjadi sasaran utama. Selain itu, program ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia.
Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah berharap agar ketergantungan terhadap impor bahan pangan dapat dikurangi, dan lebih banyak produk lokal yang digunakan dalam penyediaan pangan bagi masyarakat Indonesia.
