Prabumulih, Hariansriwijaya.com – Ratusan Pegawai Harian Lepas (PHL) atau honorer Kota Prabumulih yang telah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 menggelar aksi unjuk rasa di halaman Pemerintah Kota Prabumulih pada Senin (10/3/2025). Mereka memprotes penundaan pengangkatan yang sudah seharusnya dilakukan, dan menuntut kejelasan mengenai nasib mereka di masa depan.
Para honorer ini, yang sudah lama mengabdikan diri untuk Pemerintah Kota Prabumulih, mengenakan pakaian serba hitam putih sebagai simbol keseriusan mereka dalam memperjuangkan hak mereka. Dengan penuh emosi dan rasa kecewa, mereka menyampaikan keluhan terkait ketidakpastian status pekerjaan yang selama ini mereka jalani.
Aksi protes ini dipicu oleh keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan PPPK 2024, padahal mereka telah dinyatakan lulus seleksi. Para honorer merasa terabaikan dan khawatir akan nasib keluarga mereka, terutama di tengah ketidakpastian mengenai status pekerjaan yang selama ini menjadi tumpuan hidup mereka.
Mereka menyampaikan, “Bagaimana nasib keluarga kami? Sudah bertahun-tahun kami mengabdi, tapi sekarang justru diperlakukan seperti ini,” seru salah seorang peserta aksi yang tidak mau disebutkan namanya. Keputusan penundaan pengangkatan ini membuat mereka semakin cemas, karena mereka sudah berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi syarat dan lulus dalam seleksi PPPK.
Mereka pun mengharapkan pemerintah segera memberikan penjelasan dan keputusan yang adil, agar mereka bisa mendapatkan kepastian pekerjaan dan tidak lagi merasa terabaikan. Selain itu, para honorer juga menuntut transparansi mengenai alasan di balik penundaan tersebut, yang semakin menambah ketidakpuasan mereka.
Aksi unjuk rasa ini mendapat perhatian dari pihak pemerintah setempat. Walikota Prabumulih H Arlan, Wakil Walikota Franky Nasril, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Prabumulih H Elman hadir langsung menemui para demonstran. Meskipun mereka menyampaikan bahwa pihaknya akan berusaha mencari solusi terbaik, namun suasana tegang terlihat di antara kedua belah pihak.
Walikota Prabumulih, H Arlan, dalam pertemuannya dengan para honorer mengungkapkan bahwa pihaknya memahami keresahan yang dirasakan oleh honorer, dan mereka akan berkomunikasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat untuk mencari jalan keluar terkait penundaan pengangkatan PPPK 2024. “Kami akan terus memperjuangkan nasib kalian, namun kita harus bersabar menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat,” ujar Arlan dalam kesempatan itu.
Namun, meskipun pertemuan berlangsung dengan penuh diskusi, banyak honorer yang merasa belum puas dengan penjelasan yang diberikan. Mereka menuntut kejelasan lebih lanjut, karena sudah banyak waktu yang mereka habiskan untuk memenuhi segala persyaratan yang diperlukan dalam proses seleksi PPPK.
Sementara itu, para honorer menegaskan bahwa mereka bukan hanya menginginkan solusi terkait status pekerjaan mereka, tetapi juga meminta agar pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan mereka yang telah lama berbakti. Mereka menuntut kepastian pekerjaan agar bisa lebih fokus mengabdi tanpa harus khawatir akan masa depan yang tidak jelas.
Seiring dengan berjalannya waktu, para honorer berharap agar pemerintah segera memberikan keputusan yang tidak hanya adil bagi mereka, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi keluarga mereka yang selama ini sangat bergantung pada penghasilan mereka sebagai honorer. Mereka juga berharap agar kejadian ini menjadi perhatian serius bagi pihak berwenang, agar tidak ada lagi penundaan-penundaan yang mengorbankan hak-hak para pekerja.
Aksi ini menambah panjang daftar perjuangan para honorer di berbagai daerah, yang merasa nasib mereka sering dipandang sebelah mata meskipun mereka telah memberikan kontribusi besar dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Kini, semua mata tertuju pada pemerintah Kota Prabumulih dan pemerintah pusat untuk memberikan keputusan yang segera dan tepat demi masa depan para honorer yang telah lama mengabdi.
**Apakah kamu setuju dengan tuntutan para honorer ini? Berikan pendapatmu di kolom komentar!**