Musi Banyuasin, Hariansriwijaya.com – Forum Masyarakat Peduli Moralitas menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPP Golkar dan PKS untuk menyuarakan penolakan terhadap pencalonan Apriyadi sebagai Bupati Musi Banyuasin (Muba). Aksi ini dilakukan oleh sekelompok massa yang datang dari Palembang, yang menggunakan topeng dan kaus bergambar bra sebagai bentuk simbolis protes mereka pada Jumat (7/6/2024).
Koordinator aksi, Muhammad Fadly, menyatakan bahwa aksi ini bertujuan untuk menolak pencalonan Apriyadi yang diduga terlibat dalam skandal asusila. “Kami datang dari Palembang untuk menolak pencalonan Apriyadi sebagai Bupati Muba karena dugaan skandal moral yang melibatkan dirinya. Ini sangat memalukan dan mencoreng citra kepemimpinan,” tegas Fadly di depan Kantor DPP Golkar.
Menurut Fadly, Apriyadi seharusnya merasa malu dan tidak layak untuk maju sebagai calon bupati. “Kami mendesak Partai Golkar untuk tidak memberikan dukungan kepada Apriyadi. Dukungan kepada calon yang bermasalah secara moral akan merusak integritas partai,” tambahnya.
Setelah melakukan orasi di depan Kantor DPP Golkar, massa melanjutkan aksi mereka ke Kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. “Kami menghormati PKS sebagai partai yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius. Oleh karena itu, kami berharap PKS juga menolak pencalonan Apriyadi yang dinilai tidak bermoral,” lanjut Fadly.
Fadly juga mengancam bahwa jika tuntutan mereka tidak direspons oleh kedua partai tersebut, Forum Masyarakat Peduli Moralitas akan menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar. “Jika tuntutan kami tidak didengarkan, kami akan kembali dengan massa yang lebih banyak untuk menyuarakan penolakan ini,” ancamnya.
Aksi demonstrasi ini berlangsung dengan tertib dan damai. Meskipun demikian, hingga saat ini Apriyadi belum memberikan respons terkait tuduhan dan aksi penolakan tersebut.
Masyarakat dan pengamat politik menilai bahwa isu moralitas dalam pencalonan pejabat publik adalah hal yang sangat penting. Kejadian seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis dan berani menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap calon pemimpin yang dianggap tidak layak.
Dengan adanya aksi ini, diharapkan partai-partai politik lebih selektif dalam memilih calon pemimpin yang akan diusung, memastikan bahwa mereka tidak hanya kompeten secara administratif tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi. ***/rendi
