Palembang, Hariansriwijaya.com – Kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan staf PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J), Kms Rusdi, akhirnya mencapai babak akhir. Kms Rusdi dijatuhi vonis 2,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam sidang tipikor pada Kamis (26/9/2024). Ia dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi terhadap angsuran tagihan kredit perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang menyebabkan potensi kerugian negara sebesar Rp 567.889.000.
Tindakan Korupsi yang Merugikan Negara
Kms Rusdi, dalam kapasitasnya sebagai staf PT SP2J, bertanggung jawab atas pengelolaan angsuran kredit perumahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan rendah di Kota Palembang. Program ini, yang seharusnya membantu menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat, justru menjadi celah bagi Rusdi untuk melakukan praktik kecurangan.
Menurut dakwaan, selama periode tertentu, Rusdi secara sistematis menyalahgunakan kewenangannya dengan menggelapkan angsuran kredit dari para debitur MBR. Uang yang seharusnya disetorkan ke kas negara, justru diambil untuk keuntungan pribadi. Akibat dari tindakan tersebut, negara berpotensi mengalami kerugian mencapai Rp 567 juta, jumlah yang tidak kecil mengingat program tersebut ditujukan untuk kepentingan sosial.
Sidang dan Putusan Pengadilan
Dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Masrianti SH MH, fakta-fakta di lapangan berhasil dibuktikan oleh tim jaksa penuntut umum. Bukti-bukti transaksi yang tidak sesuai dan pengakuan dari beberapa saksi memperkuat tuduhan terhadap Rusdi. Selama persidangan, Rusdi sempat mengajukan pembelaan, namun majelis hakim menilai bahwa bukti yang diajukan terdakwa tidak cukup kuat untuk membebaskannya dari jeratan hukum.
Ketua Majelis Hakim Masrianti, saat membacakan putusan, menyatakan bahwa Rusdi terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Atas dasar pelanggaran tersebut, majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pidana selama 2,5 tahun penjara, ditambah dengan kewajiban membayar denda sebesar Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.
Dalam putusannya, hakim juga menekankan bahwa tindakan korupsi yang dilakukan terdakwa sangat merugikan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah yang seharusnya mendapatkan manfaat dari program perumahan tersebut. “Program ini dirancang untuk membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan tempat tinggal yang layak, namun disalahgunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi. Ini adalah pelanggaran serius terhadap kepercayaan publik,” ungkap Masrianti.
Tanggapan dari Pihak Terdakwa dan Jaksa
Setelah mendengar vonis, Kms Rusdi yang hadir di persidangan terlihat pasrah. Melalui kuasa hukumnya, ia menyatakan akan mempertimbangkan langkah banding, meskipun belum ada keputusan final mengenai hal tersebut. “Kami menghormati putusan majelis hakim, namun kami masih akan berkonsultasi dengan klien terkait kemungkinan untuk mengajukan banding,” ujar kuasa hukum Rusdi kepada wartawan setelah persidangan.
Di sisi lain, jaksa penuntut umum menyambut baik putusan tersebut. Menurut jaksa, vonis ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi lainnya, khususnya mereka yang terlibat dalam proyek-proyek yang menyangkut kepentingan publik. “Ini adalah kasus yang sangat serius, karena menyangkut hak-hak masyarakat berpenghasilan rendah yang seharusnya dibantu oleh pemerintah melalui program perumahan ini. Dengan adanya vonis ini, kami berharap akan ada perhatian lebih dalam pengawasan program-program serupa ke depannya,” kata jaksa yang memimpin kasus tersebut.
Dampak Kasus bagi Program MBR di Palembang
Kasus korupsi yang melibatkan Kms Rusdi menambah daftar panjang persoalan di sektor perumahan rakyat, terutama dalam program-program yang ditujukan untuk MBR. Program perumahan MBR di Palembang sendiri adalah salah satu upaya pemerintah daerah untuk memberikan akses hunian terjangkau bagi masyarakat kurang mampu. Namun, dengan adanya kasus ini, kepercayaan publik terhadap program tersebut sedikit banyak mengalami penurunan.
Beberapa pihak mendesak agar pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan program perumahan MBR di Palembang, terutama dalam hal transparansi anggaran dan pengawasan yang lebih ketat. “Kasus ini menjadi bukti bahwa masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Kami berharap pemerintah segera melakukan audit menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang lagi,” ujar seorang aktivis anti-korupsi di Palembang.
Meski begitu, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melanjutkan program perumahan bagi MBR, dengan menekankan perlunya reformasi sistem pengawasan dan transparansi pengelolaan dana. Pemerintah juga menyatakan akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.
Langkah Selanjutnya dan Harapan Masyarakat
Kasus Kms Rusdi menjadi peringatan bagi semua pihak yang terlibat dalam program-program sosial untuk selalu menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Masyarakat berharap bahwa vonis ini akan menjadi pelajaran bagi pejabat atau pegawai lain yang mungkin berniat menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
Dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa program perumahan MBR dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal, yakni membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan akses hunian yang layak dan terjangkau.
Kasus ini sekaligus membuka mata akan pentingnya pengawasan publik dalam setiap program yang dibiayai oleh negara, terutama yang menyangkut kepentingan rakyat kecil. Masyarakat pun diharapkan lebih aktif dalam mengawasi jalannya program-program pemerintah, sehingga tidak ada lagi celah bagi para pelaku korupsi untuk merugikan kepentingan umum.
