Hariansriwijaya.com – Seruan untuk menggelar aksi demonstrasi besar-besaran dengan tema ‘Peringatan Darurat’ hari ini, Kamis, 22 Agustus 2024, muncul dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa di Sumatera Selatan. Aksi ini direncanakan akan berlangsung di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan, dengan tujuan untuk menyuarakan penolakan terhadap potensi perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Aksi unjuk rasa ini muncul sebagai bentuk reaksi atas ketidakpuasan terhadap keputusan DPR RI yang diduga berupaya mengubah Keputusan MK No.60/PUU-XXII/2024 terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya menilai bahwa keputusan MK tersebut harus dihormati dan dijalankan tanpa intervensi politik lebih lanjut, demi menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia.
Menurut informasi yang beredar, massa yang akan turun ke jalan terdiri dari berbagai kelompok, mulai dari mahasiswa, aktivis, hingga perwakilan organisasi masyarakat. Mereka akan berkumpul di titik-titik strategis sebelum bergerak menuju kantor DPRD Sumsel. Tuntutan utama mereka adalah agar DPR RI tidak melakukan upaya apapun yang dapat mengubah atau melemahkan keputusan MK yang telah dianggap final dan mengikat.
Menanggapi rencana aksi ini, aparat kepolisian telah disiagakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama demonstrasi berlangsung. Kapolresta Palembang, Kombes Pol Mokhamad Ngajib, menyatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan pengamanan secara menyeluruh untuk memastikan aksi berjalan damai dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. “Kami akan mengawal jalannya demonstrasi ini dengan profesional, sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Ngajib.
Selain itu, pihak kepolisian juga telah berkoordinasi dengan panitia aksi untuk mengatur jalannya demonstrasi, termasuk rute yang akan dilalui dan waktu pelaksanaan. Mereka berharap, baik demonstran maupun masyarakat umum dapat saling menjaga agar aksi ini dapat berjalan dengan tertib dan damai. “Kami mengimbau agar seluruh peserta aksi tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain,” tambah Ngajib.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga memantau perkembangan situasi ini dengan seksama. Mereka berharap agar aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut dapat diterima dengan baik dan menjadi bahan pertimbangan bagi DPR RI dalam mengambil keputusan terkait isu Pilkada. Pemerintah menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah di tengah dinamika politik yang sedang terjadi.
Para pengamat politik melihat aksi ‘Peringatan Darurat’ ini sebagai refleksi dari meningkatnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat, khususnya mahasiswa, dalam proses politik di Indonesia. Mereka menilai bahwa aksi ini menunjukkan bahwa publik tidak lagi diam ketika melihat adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hukum.
Sementara itu, masyarakat umum di Sumatera Selatan menanti bagaimana jalannya aksi ini akan berdampak pada situasi di daerah mereka. Sejumlah warga menyatakan dukungannya terhadap aksi damai ini, namun ada pula yang mengkhawatirkan potensi gangguan terhadap aktivitas sehari-hari. Kendati demikian, mereka berharap bahwa aksi ini dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan kerusuhan.
Hingga berita ini diturunkan, massa sudah mulai berkumpul di beberapa titik strategis di kota Palembang dan sekitarnya, menyiapkan diri untuk melakukan aksi damai di depan gedung DPRD Sumsel. Seluruh mata kini tertuju pada bagaimana aksi ‘Peringatan Darurat’ ini akan berlangsung dan apa dampaknya terhadap perkembangan situasi politik di Sumatera Selatan dan Indonesia secara keseluruhan.
