Jakarta, Hariansriwijaya.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah (pemda) dalam merealisasikan program pemerintah pusat yang menargetkan pembangunan tiga juta rumah per tahun. Program ini, yang merupakan salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan perumahan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Tito menyampaikan hal tersebut dalam acara Developer Gathering yang digelar PT Bank Tabungan Negara (BTN) di Menara BTN, Jakarta, pada Jumat (8/11). Dalam kesempatan tersebut, Mendagri meminta pemda provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung program ini dengan beberapa langkah konkret.
Identifikasi Lahan dan Pembangunan Gotong Royong
Salah satu langkah yang disarankan Mendagri adalah pemda diminta untuk mengidentifikasi tanah atau aset yang tidak terpakai (idle land), termasuk lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB), yang lokasinya tidak terlalu jauh dari pusat perkotaan atau pedesaan. Lahan-lahan tersebut diharapkan bisa disumbangkan atau diberikan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, Tito juga mengajak pemda untuk menggerakkan semangat gotong royong dalam masyarakat. Ia mencontohkan inisiatif Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang memberikan tanah seluas 2,5 hektare di Tangerang, Banten, untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat kecil tanpa biaya.
“Konsep gotong royong ini diharapkan dapat memberikan efek bola salju yang semakin membesar. Kita ingin melihat tindakan seperti ini menular, sehingga tidak hanya berhenti pada program beliau, tetapi bisa ditiru oleh pihak lain,” ujar Tito.
Penyederhanaan Proses Perizinan dan Pajak
Mendagri juga menekankan perlunya pemda untuk memberikan kemudahan dalam hal perizinan dan pajak. Di antaranya adalah penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta penyederhanaan proses penerbitan izin seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikasi Laik Fungsi (SLF), dan kepastian waktu penerbitan izin.
Tito mengutip Pasal 44 Ayat 6 Huruf A dari Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022, yang mengatur penghapusan BPHTB untuk MBR. Hal ini merupakan salah satu langkah penting dalam mempermudah akses masyarakat terhadap perumahan yang terjangkau. Mendagri juga menyampaikan rencananya untuk mengadakan rapat koordinasi melalui zoom meeting bersama seluruh kepala daerah dan instansi terkait untuk menyosialisasikan kebijakan ini.
“Secepatnya saya akan mengeluarkan surat edaran mengenai penghapusan BPHTB untuk program perumahan MBR, serta penghapusan retribusi PBG kepada MBR dalam waktu dekat,” tambahnya.
Optimalkan Pemanfaatan Aset untuk Program Perumahan
Selain itu, Tito juga mengungkapkan bahwa program pembangunan tiga juta rumah per tahun akan didukung dengan memanfaatkan aset-aset negara yang belum terkelola dengan baik. Salah satunya adalah lahan sitaan dari kasus korupsi yang dapat dialihkan untuk perumahan rakyat, serta aset dari program Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang masih tersedia.
Pemerintah, lanjut Tito, berkomitmen untuk terus mendorong penyediaan perumahan bagi masyarakat dengan berbagai skema pembiayaan yang beragam. Skema ini termasuk subsidi untuk masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu, dengan beberapa kategori rumah yang dapat diperoleh secara gratis.
Sosialisasi dan Dukungan Terus Diperkuat
Tito menekankan bahwa kesuksesan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia berharap para kepala daerah yang baru dilantik pada Pilkada mendatang dapat segera mengambil langkah-langkah strategis dalam mendukung program ini.
“Saya akan terus memastikan bahwa kebijakan ini berjalan dengan lancar melalui koordinasi yang erat dengan semua pihak terkait, termasuk Bank BTN dan sektor real estat,” ujar Mendagri.
Dengan berbagai kebijakan ini, pemerintah berharap dapat mengurangi backlog perumahan di Indonesia dan mewujudkan hunian yang layak bagi jutaan keluarga, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Program pembangunan tiga juta rumah per tahun ini diharapkan dapat menggerakkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
